FGD Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Riau

Administrator 26-06-2020 Artikel dan Kegiatan
FGD Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Perekonomian Provinsi Riau Tahun 2021 dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2020 di ruang Rapat Parlaungan Bappedalitbang Provinsi Riau dengan narasumber dari Tim Kerangka Eekonomi Makro Daerah (KEMD) Bappedalitbang Provinsi Riau, BPS Provinsi Riau, dan Perwakilan BI Provinsi Riau. Peserta FGD meliputi akademisi dan pejabat struktural serta fungsional lingkup Bappedalitbang Provinsi Riau. FGD ini dipimpin langsung oleh Kepala Bappedalitbang Provinsi Riau dengan arahan : • Mencermati kerangka ekonomi makro dalam pertumbuhan ekonomi Riau sesuai dengan kondisi dampak pandemi Covid-19 dalam menentukan kebijakan penganggaran dalam pelaksanaan pembangunan Provinsi Riau. • Meminta masukan dari BPS, BI, dan akademisi serta peserta lainnya dalam menyempurnakan penyusunan dokumen perencanaan khususnya RKPD Provinsi Riau Tahun 2021. • Penganggaran APBD disesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan dalam penanganan Covid-19. • Untuk penganggaran dana pemerintah tahun 2021 diprioritaskan dalam kegiatan : 1. Pembangunan infrastruktur dengan pengembangan padat karya 2. Realisasi pembangunan jalan tol 3. Provinsi Riau menganggarkan untuk penanganan Covid-19 pada tahun 2020 ini sebesar Rp 474 Milyar 4. Diharapkan dapat mengembangan UMKM yang ada di masyarakat namun stimulus ekonomi untuk UMKM tersebut belum terlihat polanya seperti apa Tim KEMD Bappedalitbang Provinsi Riau, menyampaikan bahwa dengan adanya pandemi Covid-19 berdampak pada mata rantai pasokan barang dan jasa, terganggunya mobilitas masyarakat, dan terhentinya kegiatan ekonomi khususnya pada sektor inudtri dan pariwisata. Penyusunan kerangka ekonomi makro didasarkan pada UU Nomor 25 Tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan PP Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Bappenas dan Kemenkeu diamanatkan menyusun kerangka ekonomi makro, prioritas pembangunan dan ketersediaan anggaran. Tidak hanya Bappenas dan Kemenkeu, Provinsi dan Kabupaten/Kota diharapkan melakukan hal yang sama terhadap penyusunan dokumen perencanaan. Metodologi penyusunan KEMD menggunakan model satelit dengan metode Financial Programming and Policies (FPP) Bappenas untuk blok riil pusat dan daerah yang terintegrasi. Adapun sasaran makro pembangunan Riau 2021 diantaranya :  Pertumbuhan ekonomi : 1,8% - 2,49%  Tingkat pengangguran terbuka : 5,78% - 6,84%  Tingkat kemiskinan 6,77% - 6,79%  Indeks pembangunan manusia : 73,49-73,89  Gini rasio : 0,338 - 0,340 Menurut BPS Provinsi Riau, pertumbuhan ekonomi masih didukung oleh 3 sektor utama yakni 1) Industri Pengolahan; 2) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; serta 3) Pertambangan dan Penggalian. Ketiga sektor utama ini tetap harus diperhatikan. Jika dibandingkan triwulan I 2019 dengan triwulan I 2020, pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor Pengadaan Listrik dan Gas (25,5%), yang disebabkan adanya penambahan gas dan listrik dari Jambi pada triwulan I 2020. Ekspor Riau pada Mei 2020 cukup tinggi dibandingkan dengan sektor lainnya dengan pertumbuhan sebesar 15,19%. Besarnya pertumbuhan ekspor Riau ini tidak terlepas dari adanya konflik antara India dan Malaysia. Dimana India membatasi impor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dari Malaysia yang terus menekan harga CPO. Selain itu, BPS Provinsi Riau juga telah melakukan kajian Dampak Covid-19 terhadap Kondisi Ekonomi Masyarakat di Provinsi Riau melalui survey, dengan responden yang berpartisipasi secara online dan belum mewakili gambaran seluruh masyarakat Riau. Secara umum, adanya pandemi Covid-19 ini menyebabkan penurunan pendapatan pada sebagian besar responden. Banyak dari responden yang bekerja di bidang jasa pendidikan, penyediaan akomodasi dan makan minum serta jasa lainnya (termasuk hiburan dan rekreasi) sedang dirumahkan. Adapun dampak work from home (WFH) membawa konsekuensi pada pengeluaran responden dimana terjadi peningkatan untuk belanja bahan makanan, kesehatan, pulsa, makanan jadi dan listrik. Sementara itu, belanja BBM dan transportasi online menurun. Selanjutnya perwakilan BI Provinsi Riau, mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Riau tumbuh lebih rendah karena dampak pandemi Covid-19. Pada triwulan I 2020 PDRB Riau tumbuh 2,24% (yoy), lebih rendah dibandingkan rata-rata historis 10 tahun terakhir yang tumbuh 3,13% (yoy). Perlambatan bersumber dari menurunnya permintaan domestik sebagai dampak dari pembatasan aktivitas masyarakat. Lebih dari 10 tahun terakhir, dinamika pertumbuhan ekonomi Riau sangat dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yakni harga minyak kelapa sawit dunia, harga minyak dunia, dan lifting minyak Riau. Melambatnya pertumbuhan ekonomi Riau diperkirakan akan berlanjut pada triwulan II 2020 seiring meningkatnya dampak Covid-19 yaitu pembatasan aktivitas masyarakat. Hal ini terindikasi dari menurunnya hasil Survei Penjualan Eceran yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Sektor perdagangan retail diperkirakan mengalami loss akibat Covid-19,namun terjadi peningkatan penjualan yang cukup tinggi pada hand sanitizer, sabun, masker, dan disinfektan/antiseptik. Berdasarkan rata-rata nilai investasi 5 tahun terakhir, Singapura dan Malaysia merupakan negara penyumpang PMA terbesar hingga diatas 50%. Menurunnya PDB kedua negara tersebut akan berdampak signifikan terhadap realisasi investasi Provinsi Riau. Ekspor CPO Riau triwulan I 2020 menunjukkan potential loss sekitar 473 ribu ton. Dari sisi domestik, melambatnya aktivitas ekonomi nasional turut menekan konsumsi BBM termasuk biodisel. Akibat hal ini, penyerapan FAME untuk B30 diperkirakan lebih rendah dan mencatat loss hingga 533 ribu kiloliter. Perbandingan growth PDRB sebelum dan sesudah Covid-19: Growth PDRB (%) TW I TW II TW III TW IV 2020 Sebelum Covid-19 2,7 - 2,1 2,7 - 3,1 2,7 - 3,1 2,6 - 3,0 2,7 - 3,1 Setelah Covid-19 2,24 0,5 - 0,9 1,8 - 2,2 2,1 - 2,5 1,6 - 2,0 Perkiraan ekonomi makro Riau 2020:  Inflasi : 2,2% - 2,6%  Tingkat Pengangguran Terbuka : 6,2% - 6,4%  Kemiskinan : 7,1% - 7,6%