Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Provinsi Riau

Pejabat dan uraian tugas pokok & fungsi Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Provinsi Riau sesuai dengan Peraturan Gubernur No. 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasn, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau

PURNAMA IRWANSYAH, S.Hut., MM

Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

LINDA MARLINA, S.SiT., M.Sc

Kasubbid. Pekerjaan Umum, Perhubungan,
Energi dan Komunikasi Informasi Persandian

MEISYE YULIANTY, ST., MT

Kasubbid. Pertanahan dan Penataan Ruang

FAISAL, ATD

Kasubbid. Perumahan, Permukiman
dan Transmigrasi

Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi tugas pada Subbidang Pekerjaan Umum, Perhubungan, Energi, dan Komunikasi dan Informasi, Subbidang Perumahan, Permukiman dan Transmigrasi dan Subbidang Pertanahan dan Penataan Ruang.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:

  1. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
  2. penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
  3. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala kepada kepala Badan; dan
  4. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya.

Kepala Subbidang Pekerjaan Umum, Perhubungan, Energi, dan Komunikasi, Informasi dan Persandian mempunyai tugas :

  • merencanakan dan penganggaran program/kegiatan pada Subbidang Pekerjaan Umum, Perhubungan, Energi, dan Komunikasi, Informasi dan Persandian;
  • membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Pekerjaan Umum, Perhubungan, Energi, dan Komunikasi, Informasi dan Persandian;
  • melaksanakan fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan urusan Pekerjaan Umum, Perhubungan, Energi, dan Komunikasi, Informasi dan Persandian;
  • melaksanakan analisis terhadap Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perengkat Daerah urusan Pekerjaan Umum, Perhubungan, Energi, dan Komunikasi, Informasi dan Persandian;
  • melaksanakan pembahasan pada setiap rangkaian proses perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan urusan Pekerjaan Umum, Perhubungan, Energi, dan Komunikasi, Informasi dan Persandian;
  • melaksanakan fasilitasi teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Provinsi urusan Pekerjaan Umum, Perhubungan, Energi, dan Komunikasi, Informasi dan Persandian;
  • melaksanakan koordinasi penyusunan program/kegiatan Perangkat Daerah urusan Pekerjaan Umum, Perhubungan, Energi, dan Komunikasi, Informasi dan Persandian;
  • melakukan koordinasi dan sinkronisasi program/kegiatan Kementerian/Lembaga urusan Pekerjaan Umum, Perhubungan, Energi, dan Komunikasi, Informasi dan Persandian;
  • melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Pekerjaan Umum, Perhubungan, Energi, dan Komunikasi, Informasi dan Persandian;
  • melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya.

Kepala Subbidang Perumahan, Permukiman dan Transmigrasi mempunyai tugas :

  • merencanakan dan penganggaran program/kegiatan pada Subbidang Perumahan, Permukiman dan Transmigrasi;
  • membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Perumahan, Permukiman dan Transmigrasi;
  • melaksanakan fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Transmigrasi;
  • melaksanakan analisis terhadap Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perengkat Daerah urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Transmigrasi;
  • melaksanakan pembahasan pada setiap rangkaian proses perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Transmigrasi;
  • melaksanakan fasilitasi teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Provinsi urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Transmigrasi;
  • melaksanakan koordinasi penyusunan program/kegiatan Perangkat Daerah urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Transmigrasi;
  • melakukan koordinasi dan sinkronisasi program/kegiatan Kementerian/Lembaga urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Transmigrasi;
  • melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Perumahan, Permukiman dan Transmigrasi;
  • melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya.

Kepala Subbidang Pertanahan dan Penataan Ruang mempunyai tugas :

  • merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Pertanahan dan Penataan Ruang;
  • membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Pertanahan dan Penataan Ruang;
  • melaksanakan fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan urusan Pertanahan dan Penataan Ruang;
  • melaksanakan analisis terhadap Renstra dan Rencana Kerja pada urusan Pertanahan dan Penataan Ruang;
  • melaksanakan pembahasan pada setiap rangkaian proses perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan urusan Pertanahan dan Penataan Ruang;
  • melaksanakan fasilitasi teknis perencanaan pada urusan Pertanahan dan Penataan Ruang;
  • melaksanakan koordinasi penyusunan program/kegiatan pada urusan Pertanahan dan Penataan Ruang;
  • melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi program/kegiatan Kementerian/Lembaga urusan Pertanahan dan Penataan Ruang;
  • melaksanakan koordinasi analisa dan pengkajian pengembangan wilayah strategis;
  • membantu Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) untuk melaksanakan tugas-tugas penataan ruang;
  • melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Pertanahan dan Penataan Ruang;
  • melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.